• Mei 25, 2024

Ceramah Megawati di Rakernas Diukur Beri Sinyal Kuat PDIP Bakal Jadi Oposisi

Via ceramah pembukaan Rakernas V PDIP ini, Puan Maharani menerima dukungan politik terbuka dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketum PDIP selanjutnya. Statemen Megawati ini yaitu sinyal kuat akan terjadinya regenerasi kepemimpinan PDIP dalam Kongres PDIP mendatang.

Statemen Megawati ini bisa menjadi kode keras bagi struktur kepartaian PDIP untuk mulai mengkonsolidasikan energinya untuk mendukung Puan sebagai penerus Megawati ke depan. Langkah itu wajar, mengingat Puan bukan cuma buah hati biologis, melainkan juga buah hati ideologis Megawati, yang tak akan mungkin mengkhianati agenda perjuangan Ibunya sendiri,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Ahmad Khoirul Umam, Jumat (24/5/2024).

Dia menilai cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, “PDIP bendung banting”, “takut atau tak?”, “berani apa tak”? yaitu indikasi kuat PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mega juga meng-embrace seandainya ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan.

Sikap ini mempertegas PDIP tak ingin spaceman slot diajak perundingan dan kompromi dengan pemenanga Pemilu 2024 lalu,” kata dia. Megawati juga meluncurkan serangan balik terhadap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Kepada Prabowo, serangan balik Megawati itu termanifestasikan dalam responnya yang meng-embrace bahwa memang dirinya buah hati biologis Bung Karno dan secara ideologis membetuli Soekarno milik segala rakyat Indonesia.

“Statemen itu menepis ceramah Prabowo yang menuding PDIP sebagai partai yang mengklaim Bung Karno cuma milik partainya,” sebut Umam.

Serangan Implisit ke Jokowi
Walaupun serangan secara implisit berkali-kali diluncurkan Megawati untuk Joko Widodo, dengan menyuarakan bahwa, seandainya ada di dalam PDIP yang goyah dengan keyakinan dan poin-poin perjuangannya. Megawati mengingatkan para kadernya untuk tak setengah-setengah dalam berjuang. Bagi mereka yang goyah-goyah dan mbalelo, Megawati meneriakkan, “keluar kamu!”.

“Kalimat pengusiran itu secara implisit bisa dimaksudkan terhadap Jokowi dan keluarganya, yang dituding Megawati sebagai pihak yang goyah dalam pendirian, sehingga dinilai wajar seandainya tak kuat bertahan di PDIP,” terang Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina ini.

Tak cuma itu, Megawati juga menyajikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap sudah menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan dia mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak regulasi dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

“Sebab itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya sudah diwarnai kecurangan secara TSM. Menurut Megawati, Pemilu dianggap tak berjalan secara jujur dan adil, sebab Pemilu sudah dijalankan secara abu-abu dan direkayasa,” sebut Umam.

Gugat Pemerintahan yang Semakin Represif
Megawati juga menggugat praktik kekuasaan yang kian represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.

“Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Megawati, maka hampir bisa dipastikan PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan logika terbalik (mafhum mukholafah), penerapan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhrinya akan menang, yaitu tudingan secara tak segera bahwa yang menang dikala ini yaitu yang tak benar menurut cara pandang PDIP,” terang Umam.

Sistem pandang itu, menurutnya, tak lepas dari perbaikan total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap sudah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap sudah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998. Kritik Megawati yang paling telak dimaksudkan pada tudingan praktik penerapan instrumen kekuasaan, mulai dari penegak regulasi sampai lembaga TNI-Polri, yang dianggapnya sudah ditarik lagi menjadi alat kekuasaan dalam politik praktis, sebagaimana di era kekuasaan autoritarian.

“Megawati bahkan mengancam, Reformasi Ulang atau Re-Reformasi bisa saja perlu dijalankan untuk membetuli keadaan bangsa yang dianggapnya tak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan PDIP,” dia menandaskan.